Parlemen Indonesia saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang sektor keuangan tahun 2023, yang salah satu tujuannya adalah memperkuat peran Bank Indonesia (BI) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Rancangan revisi tersebut memperkenalkan ketentuan baru yang mewajibkan BI untuk menerapkan kebijakan yang kondusif bagi sektor riil. Ini mencakup dorongan supaya kebijakan moneter dan regulasi keuangan turut memperhatikan dampak terhadap lapangan kerja dan investasi.

Salah satu poin kontroversial dalam revisi UU ini adalah kewenangan bagi DPR untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota dewan BI, serta memberikan rekomendasi pemberhentian berdasarkan penilaian kinerja. Ini dianggap mengubah batas-batas independensi BI yang selama ini dihargai dalam sistem keuangan Indonesia.

Revisi infrastruktur hukum ini muncul menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menyoroti independensi lembaga penjamin simpanan (state deposit insurer agency). Karena adanya tanggapan bahwa beberapa fungsi lembaga keuangan perlu diatur kembali agar tidak terjadi benturan kepentingan.

Di sisi lain, Menteri Keuangan mendorong agar perubahan UU tersebut tetap menjaga keseimbangan antara dorongan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap stabilitas keuangan. Beberapa pemangku kepentingan menekankan bahwa meski BI harus pro-grow, ia tetap harus memiliki kekebalan dari tekanan politik atau pengaruh lain yang bisa melemahkan kredibilitasnya.

Jika revisi UU tersebut disahkan, langkah ini diprediksi akan membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan kebijakan moneter dan hubungan antara lembaga keuangan publik dengan legislatif. Investor dan pelaku usaha akan memantau dengan cermat bagaimana implementasi ketentuan evaluasi dan pemberhentian BI akan dijalankan, karena hal ini dapat mempengaruhi persepsi stabilitas regulasi di Indonesia.